nyedulur.com

Tidak Ada Dasar Hukum Pemecatan Wadek, Unpad Ogah Pejabatnya Terafiliasi HTI dan FPI, Dianggap Organisasi Terlarang

Nyedulur
  • 2 bulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: Detik.

Awal tahun ini Universitas Padjajaran geger. Penyebabnya salah satu pejabatnya pernah terafiliasi dengan organisasi terlarang. Adalah Asep Agus Handaka Suryana pernah menjadi Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indoneisa (HTI) Kota Bandung pada 2014.

Akibatnya dia dicopot sebagai Wakil Dekan Bidang SDM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Asep diangkat pada 2 Januari 2021. Selang dua hari dia malah diturunkan dari jabatannya.

Dikutip dari Kumpran, proses pemecatan Asep menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebab dalam Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 tidak disebutkan adanya afiliasi dengan organisasi terlarang.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, saat ditanya soal dasar hukum pemberhentian itu tidak menjawab secara spesifik.

Dandi hanya mengatakan dasar hukum pemberhentian Asep sebagai Wadek karena pedoman UUD 45 dan Pancasila. Unpad, kata Dandi, tak ingin ada pejabatnya yang tercatat pernah menjadi kader organisasi terlarang seperti HTI.

“Penggantian wakil dekan adalah berdasarkan komitmen Unpad dari awal dalam mendukung upaya menjaga NKRI dan azas Pancasila/UUD 45,” jelasnya kepaa Kumparan.

Dia menganggap permasalahan pemberhentian Asep Agus sudah selesai. Ini jawaban panjangnya.

Artikel Lainnya