Sah! Polsek Tak Bisa Menyidik, Ini Wewenang yang Diberikan Kapolri, Dasarnya Jelas

Nyedulur
  • 23 hari yang lalu
  • arief

Sumber Foto: Jawa Pos.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan mengejutkan. Kali ini bukan soal tilang. Namun kewenangan kepolisian sektor atau Polsek dipangkas.

Kebijakan itu memaksa polsek tidak lagi diberi wewenang melakukan proses penyidikan. Level polsek hanya diperkenankan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.

Mengutip Suara, kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat tersebut ditandatangani Listyo tertanggal 23 Maret 2021.Dengan demikian, 1.062 kepolisian sektor alias Polsek tidak lagi diberi wewenang melakukan proses penyidikan.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," kata Listyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Listyo menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, ini juga merupakan program prioritas Listyo berkaitan dengan bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek dan polres.

Menurutnya, kedua instansi diharapkan sebagai lini terdepan pelayanan polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

Artikel Lainnya