nyedulur.com

Pilbup Ponorogo Banjir Duit, Kedua Paslon Gelontorkan Rupiah, Bisa Didiskualifikasi jika Terbukti

Nyedulur
  • 3 bulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: Liputan6.

Wuih, kedua pasangan calon Bupati Ponorogo diduga menggelontorkan uang dalam pilkada serentak. Praktik uang ini diungkap sejumlah warga yang meminta namanya tidak disebutkan di media.

Dikutip dari Jatimnet, kedua paslon masing-masing nomor urut 1 Sugiri Sancoko-Lisdyarita dan nomor urut 2 Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, diduga sama-sama mengeluarkan timses bernama rupiah!

Jumlah uang yang diberikan beragam. Mulai dari Rp 50 ribu sampai dengan Rp100 ribu. Bahkan salah satu kubu nekat mencegat kubu pesaingnya yang akan memberikan uang pada masyarakat. Aksi ini terjadi sebelum maupun menjelang pemungutan suara, pada Rabu, 9 Desember 2020. 

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sawoo, Sabtu malam, 5 Desember 2020. Sejumlah pemuda yang sedang berjaga memergoki salah satu kader parpol dari salah satu paslon diduga akan membagikan uang kepada sejumlah warga.

Warga menggeledah kader tersebut dan menemukan uang Rp150 ribu. Karena yang bersangkutan membawa senjata tajam, kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian.

Ada juga pembagian uang berjalan mulus. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, seseorang membagikan uang Rp50-100 ribu ke sejumlah warga. Uang tersebut sebagai titip pesan agar memilih paslon nomor 1.

“Kalau tidak salah ingat, lima hari sebelum pencoblosan, sudah ada yang bagi-bagi uang di kelurahan ini,” kata salah satu warga setempat.

Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan. Seseorang membagikan uang Rp50-100 ribu per kepala keluarga. Harapannya agar memilih paslon nomor 2.

“Dua hari menjelang pencoblosan ada yang datang ke rumah untuk menawarkan uang transportasi, tapi harus memilih paslon tersebut,” tutur warga Kertosari.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo belum memberikan respons terkait pengakuan warga. Namun pemilihan bupati/ wali kota telah diatur UU Nomor 10 Tahun 2016. Jika terbukti bersalah, ini bunyinya.

Artikel Lainnya