Kuping Pemerintah Singapura Panas, Disebut Surga Koruptor RI, Balik Ungkit Bantuan untuk Indonesia

Nyedulur
  • sebulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: IST.

Sudah rahasia umum bila koruptor Indonesia memilih kabur ke luar negeri. Hal ini untuk menghindari jeratan hukum pemerintah RI. Sementara salah satu negara tujuan adalah Singapura.

Maklum negeri tetangga itu cukup dekat dari Indonesia. Penerbangan lebih murah. Belum lagi biaya hidup relatif terjangkau, dan masih sesama rumpun Melayu. Praktis bahasanya masih bisa dimengerti warga Indonesia.

Seperti yang disampaikan KPK belum lama ini, bila Negeri Singa dianggap sebagai surga koruptor RI. Ucapan Deputi Penindakan KPK Karyoto itulah yang membuat kuping pemerintah Singapura merah. Mereka marah.

Mengutip Detik, Singapura tidak terima disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK Karyoto. Menurut Singapura, pernyataan itu tak memiliki dasar apa pun.

“Tidak ada dasar untuk tuduhan itu. Singapura telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya dan yang sedang berlangsung,” tanggapan pemerintah Singapura yang diunggah dalam situs resmi Kemlu Singapura, Sabtu 10 April 2021.

Kemlu Singapura mengungkit bantuan CPIB terhadap KPK. Salah satunya terkait bantuan untuk memanggil bagi orang-orang yang hendak diperiksa KPK.

“Singapura juga telah membantu pihak berwenang Indonesia dengan memberikan konfirmasi tentang keberadaan warga negara Indonesia tertentu yang sedang diselidiki,” lanjut pernyataan dari Kemlu Singapura.

“Singapura memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura pada Mei 2018 untuk mewawancarai orang yang berkepentingan dengan penyelidikan mereka. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mencatat koordinasi KPK dengan CPIB melalui keterangan publik pada 30 Desember 2020,” Kemlu Singapura menjelaskan.

Singapura juga mengungkit perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan sebagai satu paket pada April 2007. Penandatanganan itu disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR.

Artikel Lainnya