Kudeta Demokrat Ide Bahaya, Pakar Angap Ada Indikasi Jadikan Presiden Tiga Periode, Bisakah?

Nyedulur
  • 2 bulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: Tempo/Antara.

Pemerintah terus disorot atas tergulingnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab pengganti AHY adalah Moeldoko, melalui Kongres Luar Biasa di Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat 5 Maret 2021 silam.

Terlebih Moeldoko saat ini menjabat sebagai Kapala Staf Presiden (KSP). Menurut sejumlah pakar dia adalah orang lingkaran Istana.

Begitu juga dengan opini pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar. Mengutip IDN Times, Jumat 12 Maret 2021, dia menganggap kudeta Demokrat dinilai sebagai salah satu langkah melancarkan rencana jabatan presiden tiga periode

“Saya lihat MPR belakangan kembali rajin bicara soal amandemen. Saya lihat pengambilalihan Demokrat bisa jadi untuk memuluskan itu,” katanya, Kamis 11 Maret 2021.

“Karena dengan pengambilalihan penuh itu, dia (pemerintah) menguasai seluruh kekuatan partai,” Zainal menambahkan dalam diskusi Political and Public Policy Studies (P3S) secara daring.

Menurut Zainal, sistem presidential yang digunakan di Indonesia saat ini memang memiliki masalah mendasar. Salah satunya adanya kemungkinan kekuasaan otoriter. Dia menambahkan, apabila jabatan presiden ditambah satu periode, maka akan semakin kuat.

“Padahal dengan dua periode aja sangat mungkin dikaitkan dengan pola dukungan partai. Dan kalau sekarang dibiarkan lagi, menurut saya akan semakin kuat,” ujarnya.

Zainal menyampaikan, politik penuh dengan trik. Sebab, kata dia, politik tidak memperhitungkan sesuatu yang baik.

Politik, lanjutnya, melainkan memperhitungkan kekuasaan. Sehingga, pengambilalihan Partai Demokrat dinilainya salah satu cara agar bisa melakukan amandemen 1945.

“Saya tidak sedang berasumsi, saya tidak sedang menuduh. Ada baiknya kita berhati-hati, jangan-jangan pengambilalihan itu jalan untuk mempermulus termasuk berbagai cara yang seakan-akan dipakai untuk membenarkan,” bebernya.

Dia menyoroti seolah-olah hendak mengadakan amandemen untuk GBHN. Sebenarnya, di ujung adalah upaya untuk mendorong soal jabatan-jabatan presiden.

Artikel Lainnya