Kinerja Pabrik Bir DKI Jakarta Mulai Mabuk, Terdampak Pandemi Covid-19, Pernah Sahamnya Hendak Dilepas

Nyedulur
  • sebulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: IST.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras menuai kontroversi. Sebab di dalam Perpres tersebut mengatur investasi minuman keras di empat provinsi yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

“Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” bunyi lampiran perpres tersebut.

Jauh sebelum lahirnya perpres tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki industri minuman keras atau miras dalam perusahaan PT Delta Djakarta Tbk. Malahan pabrik bir tersebut sudah berdiri sejak tahun 1970-an, saat Gubernur dijabat Ali Sadikin.

Mengutip Kumparan, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen. Perseroan memiliki pabrik bir di Bekasi Jawa Barat yang memproduksi berbagai jenis brand Anker Beer, Anker Lychee, Anker Stout, Carlsberg, Kuda Putih, San Miguel Light, San Miguel Pale Pilsen, dan San Miguel Cerveza Negra.

Secara kinerja keuangan, Delta Djakarta memiliki catatan positif. Namun, perusahaan bir ini mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.

Pada kuartal III 2020, penjualan Perseroan tercatat Rp349,07 miliar atau turun 42,36 persen. Hal serupa juga terjadi pada laba bersih, yakni dari Rp220,92 miliar di kuartal III 2019 menjadi Rp70,68 miliar di kuartal III 2020.

Demikian juga dengan pergerakan harga sahamnya. Per hari ini, saham DLTA berada di level Rp3.820 per lembar. Secara year to date, harga saham DLTA turun 41,23 persen.

Sementara dalam enam bulan terakhir, harga saham DLTA juga melemah 14,92 persen. Secara keseluruhan pergerakan harga saham DLTA mengalami tren menurun sejak pertengahan 2019.

Saat itu saham DLTA sempat menyentuh level Rp7.400 per saham kemudian terus menurun hingga hari ini.

Pada 2018 lalu, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta ingin melepas saham DLTA. Hal ini diungkapkan Sandiaga Uno saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun hingga hari ini, wacana Pemprov DKI Jakarta melepas saham di Delta Djakarta tak kunjung terealisasi karena mendapat penolakan dari DPRD DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25 persen atau setara 210.200.700 lembar saham di pabrik bir Delta Djakarta. Selagi masih menjadi pemegang saham, Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya menerima dividen atau pemasukan dari Delta Djakarta.

Mengutip laporan keuangan Delta Djakarta Tahun 2019, Pemprov DKI menerima setoran dividen Rp 100,46 miliar yang dihasilkan dari kinerja keuangan 2018.

Artikel Lainnya