Gila, 75 Pegawai KPK Dipreteli, Ada Novel Baswedan, ICW Anggap Pemecatan untuk Gagalkan Kasus Besar

Nyedulur
  • sebulan yang lalu
  • arief

Sumber Foto: ICW.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan. Kali ini bukan soal OTT yang dilakukan di Nganjuk beberapa hari kemarin. Namun soal pemecatan 75 pegawainya.

Bahkan dari 75 pegawai tersebut terdapat salah satu penyidik paling ditakuti, yakni Novel Baswedan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap tersingkirnya Novel lantaran kerap mengulik kasus besar.

Keyakinan itu didasari lantaran sejumlah nama yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik yang menangani kasus korupsi besar. Sebut saja kasus bantuan sosial Covid-19, e-KTP hingga ekspor benih lobster.

“ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mengutip VIVA, Rabu 12 Mei 2021.

Dengan terbitnya Surat Keputusan penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Kurnia menilai misi utama pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri, untuk menyingkirkan pegawai kritis dan berintegritas telah berhasil.

“Setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama pimpinan KPK berhasil. Yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu,” kata Kurnia.

Menurut Kurnia, tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil TWK yang hingga kini masih menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

“Padahal TWK sama sekali tidak diatur dalam UU 19 tahun 2019, PP 41 tahun 2020, dan bertolak belakang dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi,” Kurnia menambahkan.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi Ketua KPK Firli Bahuri.

Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin. Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Artikel Lainnya