nyedulur.com

Eks FPI Keder, Datangi Kantor Kemenko Polhukam, Minta Lahan Ponpes Milik Rizieq Shihab Tak Digusur PTPN VIII

Nyedulur
  • 23 hari yang lalu
  • arief

Sumber Foto: BBC Indonesia.

Langkah hukum yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara VIII membuat keder eks pengurus FPI. Hal ini telihat dari langkah FPI yang mendatangi kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kali ini yang mendatangi kantor Kemenko Polhukam adalah tim advokasi pesantren Rizieq Shihab. Salah satu tim advokasi, Ichwan Tuankotta meminta Kemenko Polhukam menetapkan status hukum atas lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor itu.

“Harapan kami agar Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI berkenan memberikan perlindungan hukum terhadap klien kami,” ujar Ichwan Tuankotta dalam keterangannya, Kamis 11 Februari 2021.

Mengutip CNN Indonesia, dalam pertemuan tersebut, Ichwan meminta Kemenko Polhukam menetapkan status lahan, agar PTPN VIII tak melakukan langkah hukum atau fisik terhadap Pondok Pesantren Markaz Syariah di Bogor.

Permintaan itu disampaikan kepada Kemenko Polhukam, setelah PTPN VIII berencana mengambil alih lahan pesantren Rizieq yang disebut berstatus hak guna usaha (HGU) itu pada Selasa 9 Februari.

“Perseroan meminta semua pihak-pihak yang menggunakan lahan perkebunan tanpa izin segera menyerahkan lahan kepada PTPN VIII sebagai pemilik yang sah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sementara, Ichwan dalam keterangannya menyebut bahwa lahan Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, didapat melalui pembelian resmi dari para penggarap.

Menurutnya, PTPN VIII telah menelantarkan lahan tersebut sejak 1991. Oleh sebab itu, menurut Ichwan, sekalipun lahan itu milik PTPN VIII dan berstatus SHGU, maka status itu telah hilang demi hukum seperti diatur Pasal 34 huruf e UU Pokok Agraria.

Artikel Lainnya